GIOVANNI DESSY AUSTRININGRUM

Berpacu menjadi yang terbaik

Dinamika Hubungan Negara-Negara ASEAN dengan Cina

diposting oleh giovanni-d-a-fisip10 pada 25 June 2012
di Umum - 0 komentar

Oleh : Giovanni Dessy Austriningrum (071012011)

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang mencakup sepuluh negara, yakni Kamboja, Brunnei Darussalam, Timor Timur, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Kawasan regional ini terletak di bagian Tenggara benua Asia, dengan Indocina, Semenanjung Malaka, serta kepulauan Melayu yang berserak di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Cina di utara, Samudera Pasifik di sebelah timur, Samudera Hindia di selatan, serta India dan Teluk Bengal di sebelah barat. Kawasan ini megalami perjalanan historis serta dinamika yang fluktuatif. Asia Tenggara juga merupakan suatu kawasan yang relatif strategis, baik dari sisi geopolitics, geostrategi, geoekonomi, dan geokultural, sehingga mempengaruhi kebijakan aktor-aktor lain secara signifikan, termasuk Cina yang berbatasan langsung di sebelah utara. Karena itu, uraian di bawah ini akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai hubungan yang dibangun oleh negara-negara Asia Tenggara dan Cina pada dua periode, yakni (1) saat Perang Dingin dan (2) pasca Perang Dingin.

Periode Perang Dingin berawal pasca Perang Dunia II, dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai superpower. Dengan ideologi yang bertentangan, kedua belah pihak berkompetisi menyebarkan ideologinya dan seolah membagi dunia menjadi blok Barat dan blok Timur. Perang Dingin merupakan momentum distingtif dalam sejarah hubungan internasional karena tidak adanya kontak senjata langsung antara dua pihak yang berkontestasi. Periode tersebut juga ditandai dengan gelombang dekolonisasi di negara-negara dunia ketiga, termasuk sebagian besar negara-negara Asia Tenggara. Cina yang berada di bawah Mao Tse Tung mengalami revolusi komunis pada tahun 1949 pun memiliki peranan signifikan dalam konfigurasi politik Perang Dingin. Pengaruh komunisme Cina tentunya turut mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara yang relatif dekat secara geografis.

Subversi senjata dari Uni Soviet sebelum perpecahan di antara kedua belah pihak juga kian mempertegas posisi Cina. Untuk menyebarkan komunisme, Cina memberikan dukungan, baik secara material maupun imaterial, kepada kaum pemberontak komunis di setiap negara, khusus. Intensi Cina tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mengembalikan kejayaan Cina di masa lampau yang begitu luas, hingga mencakup wilayah semenanjung Korea, Funan, India, Myanmar, dan beberapa daerah di Asia Tenggara. Rasionalisasi yang cenderung bersifat geopolitics dan geoekonomi seperti sumber daya alam dan letak geografis turut menjadi poin pertimbangan. Sebagian besar negara di Asia Tenggara pun mengalami pemberontakan komunis yang mengancam status-quo pemerintahan yang ada. Khmer Merah di Kamboja dan Partai Komunis Indonesia merupakan contoh-contoh pergerakan yang mengedepankan pemberontakan komunisme dan bertujuan untuk mendirikan negara komunis.

Keterlibatan Cina dalam Perang Dingin nampak dalam Perang Vietnam yang membagi negara tersebut menjadi Vietnam Utara yang berideologikan komunis dan Vietnam Selatan yang didukung oleh blok Barat. Selain bantuan dari Uni Soviet, Vietnam Utara juga memperoleh dukungan dari Cina. Setelah Cina mengalami perpecahan dengan Uni Soviet pun, kontestasi kedua negara tersebut nampak dari konflik perbatasan antara Vietnam dan Kamboja. Kamboja yang berada di pihak Cina menolak untuk membawa permasalahan tersebut dalam sidang PBB. Sementara hubungan Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara lain, seperti Indonesia, mengalami ketegangan karena dukungan Cina terhadap pemberontakan komunis di negara tersebut (Sukma, 1994). Setelah Perang Dingin berakhir, negara-negara anggota ASEAN berupaya untuk memperbaiki relasi dan menstabilkan tensi dengan Cina. Pada akhir tahun 1980 Cina pun mulai gencar melakukan upaya serius untuk membangun hubungan diplomatik formal dengan negara-negara ASEAN. Akhirnya, pada ASEAN Ministrial Meeting (AMM) ke-29 di Jakarta bulan Juli 1996, diputuskan bahwa status Cina berubah dari mitra konsultatif menjadi mitra dialog.

Sebagai mitra dialog, ASEAN dan Cina memiliki lima agenda kerja paralel, yakni (1) Konsultasi Politik Cina-ASEAN tingkat pejabat senior, (2) Joint Committee ekonomi dan perdagangan, (3) Joint Cooperation Committee ASEAN-China, (4) Joint Committee dalam bidang Sains dan Teknologi, dan (5) Komite ASEAN-Beijing. Selain iu, Cina juga terlibat dalam ASEAN Regional Forum (ARF), Post Ministrial Conference (PMC), Pertemuan Joint Cooperation Committee (JCC), Senior Official Meeting (SOM) ASEAN, dan Pertemuan Dewan Bisnis ASEAN. Kebangitan Cina dalam bidang ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk memperhitungkan signifikansi Cina sebagai mitra strategis. Cina juga tergabung dalam ASEAN+3, yakni lingkaran konsentris ASEAN yang bekerjasama dengan Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Pada tahun 2003, Cina menyepakati Treaty of Amity and Cooperation dengan negara-negara ASEAN. ASEAN-China Free Trade Area juga menekankan kerjasama ekonomi antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan ARF, pada mulanya Cina berperan sebagai mitra konsultatif karena adanya anggapan bahwa ARF tak ubahnya bentuk upaya Barat untuk menyebarkan nilai liberalisme dan kapitalisme. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, Cina bersedia menjadi mitra dialog. Hal ini juga tak lepas dari adanya peranan Amerika Serikat yang relatif insignifikan dalam pengambilan keputusan di ARF. Dengan demikian, Cina turut berperan aktif dalam kerjasama dalam rangka mewujudkan keamanan, preservasi lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi (www.cicp.org.kh).  

Namun hal ini tidak serta merta berarti ketiadaan konflik di antara Cina dan negara-negara ASEAN. Konflik Laut Cina Selatan yang menyimpan sumber daya berlimpah merupakan konflik panjang yang terjadi antara Cina dan ASEAN. Kepemilikian pulau Spratly dan Paracel yang menyimpan potensi ekonomis dan strategis, isu pelayaran, navigasi, dan batas territori nasional menjadi hal-hal yang diperebutkan dalam konflik ini. Cina yang pada awalnya menolak untuk membicarakan kasus ini secara multilateral, akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian The Declaration on the Conduct of Parties in South-China Sea. Ancaman militer Cina yang beroperasi di wilayah Laut Cina Selatan menjadi poin yang melatarbelakangi deklarasi ini. Deklarasi tersebut mengedepankan kerjasama dan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia. Meskipun demikian, status kepemilikian kedua pulau yang diperebutkan tersebut masih belum jelas, terutama dengan kedua belah pihak yang mempertahankan posisi. Cina berupaya untuk mempertahankan dominasinya melalui negosiasi bilateral, sementara ASEAN mengajukan proposal untuk melakukan perundingan secara multilateral.

Kesimpulan dan Opini

            Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Cina dan negara-negara ASEAN mengalami fluktuasi dinamis terkait dengan konteks percaturan internasional yang melatarbelakanginya. Letak Cina yang secara geografis berbatasan dengan Asia Tenggara juga menjadi salah satu faktor yang menekankan signifikansi negara dengan jumlah penduduk terbesar ini. Pada masa Perang Dingin, Cina memberikan dukungan terhadap pergerakan dan pemberontakan kaum komunis, termasuk kelompok-kelompok yang berbasis di negara-negara Asia Tenggara. Hal ini pun menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Asia Tenggara. Pasca Perang Dingin, keadaan ini lambat laun berubah. Posisi strategis Cina, terutama dalam sektor ekonomi mendorong negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan peranan Cina. Cina dan ASEAN pun membangun agenda, proyek, dan perjanjian-perjanjian yang mengedepankan perdamaian dan kerjasama.

Meskipun demikian, konflik Laut Cina Selatan yang kerap kali menemui jalan buntu menjadi hambatan tersendiri dalam perwujudan kerjasama Cina dan ASEAN. Karena itu, penulis beropini bahwa negara-negara ASEAN patut memformulasikan rancangan strategis mengenai manajemen konflik yang resolutif sehingga masalah Laut Cina Selatan tidak berlarut-larut. Adanya kerjasama ekonomi yang relatif baik dengan Cina hendaknya ditopang pula dengan kerjasama dalam bidang keamanan serta perwujudan stabilitas kawasan.

 

Referensi

Buku :

Jawhar, Mohamed. 2000. “Disputes in the South China Sea: Approaches for Conflict

 Management” dalam Southeast Asian Perspective on Security, Singapore: Southeast

 Asian Studies hal. 99.

Sukma, Rizal, 1994. “Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”,
 dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru,
 Jakarta, CSIS, hlm. 57-92.

Swee-Hock, Saw. 2005. “An Overview of ASEAN-China Relations”. ISEAS hlm. 1-18

 

Website :

No Name. No Date. “China Relations Speech” . [online] Tersedia dalam

 http://www.cicp.org.kh/download/speeches/china%20ASEAN%20relations%20speech.               pdf  [diakses pada 5 Juni 2012].

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :